BuruSergap86.com -- Jakarta, Muncul nya Polemik mencuat setelah dana reses anggota DPR RI periode 2024–2029 diketahui mencapai Rp 702 juta per anggota untuk setiap masa reses.Hal ini memicu Reaksi Masyarakat Indonesia.
Terbongkar Kedok Dugaan Penerima Dana Reses Anggota DPR,Mencuat Kenaikan signifikan ini menuai kritik tajam dari sejumlah pihak,salah satunya dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).informasi Jelas ada oknum bermain Data File Aslinya di DPR tersebut.Pada Senin(13/10/2025).
Peneliti Formappi,Lucius Karus, menyebut angka tersebut mengejutkan dan tidak transparan, Penyampaian informasi nya ke Publik, tentunya menjadi Perbincangan hangat di kalangan Masyarakat Indonesia.
Ia,mempertanyakan mengapa publik baru mengetahui besaran dana reses tersebut,padahal anggaran semestinya bisa diakses secara terbuka,besar dugaannya pihak DPR RI dan DPR Daerah Se-Indonesia tidaklah Transparan informasi ke Publik terkesan menutupi kondisi negara Indonesia saat ini.
Lucius juga mengkritisi minimnya laporan publik terkait pelaksanaan dan hasil kegiatan reses anggota dewan, Se-Indonesia yang saat ini di Sampaikan nya Tahun' 2025 kian Tertutup tidak Juga banyak Transparan ke PUBLIK,Jelas nya.
Hal Senada,Menurutnya,Agenda Reses memang selalu ada,tetapi pelaksanaan dan manfaatnya nyaris tidak terdokumentasi dengan baik,di Kegiatan Anggota DPR RI dan DPR Daerah Se-Indonesia Mulai turut lapangan dan tidak ada berperan manfaat Demi Kepentingan Seluruh Masyarakat Indonesia.
Tentunya,ini menjadi Sorotan Tajam PUBLIK mengarah ke seluruh anggota Dewan yang di percaya oleh Rakyat dan masyarakat Indonesia.Jelas menjadi pertanyaan besar bagi Masyarakat dan Publik.
"Apa yang dilakukan,dan seperti apa hasil kegiatan reses dan kunjungan itu selalu saja tak pernah dilaporkan ke publik. Karena tak ada laporan,wajar kalau kita kaget dengan kenaikan tunjangan reses itu,"Tegasnya.
"Ini sih seperti perampokan berjamaah jadinya,"Tutur Lucius.Tidak ada Satupun kejujuran,di diri mereka hanya kepentingan pribadi semata.
Lebih jauh,Lucius menduga tidak seluruh dana yang dialokasikan digunakan untuk kegiatan RESES,ke masyarakat Indonesia.Ia bahkan menyebut kemungkinan penyalahgunaan Dana untuk kepentingan pribadi anggota DPR sangat besar,mengingat lemahnya mekanisme pertanggungjawaban.
"Bahkan sangat mungkin anggota DPR pelesiran ke tempat lain, bukan ke dapil.Ini sih seperti perampokan berjamaah jadinya," ucap Lucius.
Lucius menambahkan bahwa selain lima kali masa reses dalam setahun,anggota DPR juga memiliki tujuh kali kesempatan kunjungan kerja lainnya, yang bisa menjadi beban anggaran tambahan.
"Kita masih perlu siap-siap dikejutkan dengan besaran nilai tunjangan untuk 7 jenis kunjungan selain Reses,"katanya.
Menanggapi kritik tersebut,Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dana sebesar Rp 702 juta bukanlah bentuk kenaikan,melainkan penyesuaian berdasarkan kebijakan baru di periode 2024–2029.
"Jadi itu bukan kenaikan,lho. Itu kebijakan per periode anggota DPR yang berbeda. Jumlah titiknya bertambah, dan indeksnya juga disesuaikan,”ujar Dasco pada Sabtu (11/10/2025).
Ia menambahkan bahwa usulan penyesuaian dana berasal dari Sekretariat Jenderal DPR, bukan dari anggota DPR itu sendiri.
Anggota dewan hanya menjalankan kebijakan yang telah ditentukan.
Menurut Dasco,kenaikan ini mempertimbangkan kenaikan harga barang dan jasa, serta bertambahnya jumlah titik kegiatan reses yang harus dikunjungi oleh anggota DPR di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Terkesan Tertutup dari dulu hingga Sekarang"Kalau 2019–2024 karena titiknya lebih sedikit dan indeksnya berbeda.Sekarang disesuaikan dengan harga-harga juga. Makanya jadi Rp 702 juta, dari sebelumnya sekitar Rp 400 juta," jelasnya.
Dasco juga mengingatkan bahwa kegiatan RESES tidak dilakukan setiap bulan.Dalam satu tahun, kegiatan ini hanya dilakukan sekitar 4 hingga 5 kali,tergantung pada Padatnya agenda DPR.
"Reses ini tidak tiap bulan.Setahun itu cuma 4 atau 5 kali," pungkasnya.Tetapi kami akan merubah tampilan Agar dapat dilakukan dengan Transparan ke PUBLIK melalui proses informasi Berita nya,tidak perlu lagi di tutupi ke publik dan masyarakat Indonesia Wajib tahun.
",Tugas Pokok seorang Anggota DPR RI dan DPR Daerah Se-Indonesia, melaksanakan Tugas nya mewakili Suara Rakyat Indonesia bukan kepentingan pribadi semata,Tegas Dasco.
Ini kita minta pertanggung jawaban seluruh DPR RI dan DPR Daerah Se-Indonesia agar terhubung langsung dengan masyarakat Indonesia, Saya BerJanji kepada Rakyat Indonesia agar Transparan terbuka dengan sejelas mungkin termasuk ke Rekan-Rekan Media Agar Publik mengetahui hal Sebenarnya,Tutup nya.
Liputan:*Tim Redaksi Media-C45T*
