BuruSergap86.com -- Banyuwangi,Bangsa dan Negara Indonesia sepertinya ada dalam titik terendah Peradaban Politik, dimana banyak Politikus,Pejabat Negara, Terlebih Anggota -anggota Parlemen di DPR RI - MPR RI hingga DPRD tidak lagi berorentasi terwujudnya kemandirian dalam kedaulatan negara yang bersih,adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kendatipun,Kehidupan,Makan dan Keluarga Meraka dibayar negara dari gaji,tunjangan dan banyak lagi,supaya mereka memiliki cukup waktu untuk melahirkan ide,gagasan yang lebih baik dalam menata bangsa dan bernegara,untuk terwujudnya Keadilan Sosial,ekonomi, pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebaliknya, mereka justru sibuk menjaga dan menciptakan peluang untuk pribadi mereka masing-masing bisa Memperkaya Diri Mereka Sendiri,sementara Negara semakin Miskin akibat budaya banyak Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah,lagi - lagi sibuk mencari keuntungan pribadi, serta mementingkan Pencitraan baik dalam bentuk BANSOS maupun proyek-proyek cepat yang bermodakan utang baik luar negeri maupun Bank Nasional,tanpa menghitung kapan utang tersebut bisa dilunasi.
Sementara,Kinerja dan rutinitas Pejabat Negara selama ini terlihat hanya mengandalkan,Prioritas dari dua sumber Pendapatan Negara yakni Hutang luar negeri/Bank Nasional dan Pendapatan dari Rakyat,sehingga yang terjadi kemudian Pemerintah menaikkan Pajak Rakyat.
Padahal tugas pokok,sekaligus kewajiban Para Politikus,Pejabat Negara,APH diantaranya adalah memperkokoh kedaulatan dan kemandirian Negara dari ancaman kerakusan,keserakahan, ketamakan para pejabat dan politikus yang sudah pasti silih berganti dari satu generasi ke generasi lainya
Sebab itu mereka dituntut untuk mampu membuat Produk Hukum, UU/PP/Perda yang bisa melindungi hak negara,bukan Produk Hukum,UU/PP/Perda yang membuat mereka lebih leluasa berbuat kesalahan.
Karenanya, Keberadaan Partai - partai politik,serta tokoh tokoh didalamnya berinisiasi, menguatkan dan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor,Sukur ditambahkan hukum mati dan seumur hidup demi terwujudnya negara yang Kuat,Kaya,Mandiri,Adil dan Makmur.
Bukan seperti sekarang,Justru Rakyat yang bertaruh nyawa untuk mewujudkan Bangsa dan Negara bersih dari Koruptor,berdaulat, Kaya,kuat adil,makmur dan sejahtera,sementara politikus dan banyak pejabatnya malah"bocengli" dan menyengsarakan Negara.
Karena itulah, Rakyat menilai Pekerjaan Pejabat Negara dan Wakil Partai di DPR RI-MPR RI sampai DPRD pada usia 80 Th Kemerdekaan Indonesia adalah Mereka hanya berkemampuan menghimpun uang rakyat dan perancang program dari Pendanaan hutang,sehingga mereka hanya mewariskan kemiskinan untuk masyarakat dan Negara,serta meninggalkan proyek - proyek bermasalah menandai cara-cara mereka dalam mencari keuntungan selama menjabat.
Sedangkan kewajiban kewajiban lain yang itu mengarah pada kemandirian, kedaulatan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat mereka abaikan,seperti halnya kurangnya lapangan kerja baru,minimnya Pendapat Negara dari Sumberdaya Alam (Minerba), baik yang dikelola BUMN maupun Swasta.
Apalagi, jika kurangnya Pendapatan Negara dari sektor Minerba akibat adanya perampokan Hasil Sumberdaya Alam yang para pelaku ternyata Para Pejabat-pejabat dan politikus itu sendiri, umpamanya bidang Pertambangan seperti Pertambangan Emas PT BSI di Gunung Tumpang Pitu.
Justru membuat Kabupaten Banyuwangi terpuruk,bukan hanya karena ancaman kerusakan lingkungan kedepannya,tapi pada Th 2025 Pemda Banyuwangi justru, menambah utang Daerah mencapai Rp.459,2 Milyar/ Setengah Trilyun.
Bagi semua masyarakat,APH, Pejabat, Politikus,yang bernalar sehat dan tidak pura-pura gagal Paham, pastinya berfikir,bahwa "Meningkatnya Hutang Pemda Banyuwangi"adalah akibat adanya Pertambangan PT Bumi Suksesindo di Gunung Tumpang Pitu tidak menguntungkan bagi Pemerintah Daerah,apalagi bagi masyarakat.
"Jika sudah terbukti tidak menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat, berarti tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD' 45, kenapa tidak kemudian IUP PT Bumi Suksesindo dicabut, bahkan yang terjadi justru Kedukaan sebagai Pejabat Negara (Bupati -Wakil Bupati dan DPRD Banyuwangi dll)digunakan untuk melindungi, mempermudah Pertambangan PT BSI di Gunung Tumpang Pitu, yang tidak bermanfaat tersebut..."
Dengan demikian,kita bisa mengambil kesimpulan tujuan Para Politikus dan bisa jadi kebanyakan Pejabat Negara hari ini telah mengalami disorientasi,Runtuhnya moral dan mental Nasionalisme dalam upaya menjaga dan mewujudkan cita-cita Kemerdekaan,serta hilangnya tujuan mendirikan Bangsa dan Negara Indonesia.
Dengan Bukti:
1. Negara (Pusat/Daerah) semakin ketergantungan dan terjerumus dalam hutang luar negeri atau Bank Nasional yang itu menandakan keadaan negara yang dalam kondisi miskin dan gagal mandiri,berdaulat,adil dan makmur.
Bahwa setiap peralihan Presiden - Wakil Presiden yang terjadi hanyalah estafet mewariskan serta meningkatkan hutang.
2. Semakin banyak Pejabat yang bertambah kaya dengan Memperalat Kekuasaan dan Jabatan, sebab itu terdapat anomali di "Indonesia tidak ada Rakyat Takut Mati yang ada Pejabat Takut Miskin".
Peristiwa lain yang tidak kalah menarik, kesadaran Rakyat Indonesia meskipun dihimpit Persoalan Ekonomi dan Pekerjaan dari sejak Pandemi COVID -19 hingga saat ini,Rakyat masih bisa menahan diri untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya dengan mengembalikan hasil jarahan yang diambil secara sepontan saat Demo berujung perusakan beberapa Rumah Anggota DPR RI,Rakyat tiba-tiba dengan sukarela mengembalikan barang barang yang mereka ambil.
Tapi berbeda halnya dengan Prilaku Pejabat dan Politikus di DPR RI yang malah sebisa mungkin melindungi hasil "Korupsinya",sebab itu mustahil bagi mereka dengan sukarela mau mengembalikan'hasil korupsinya" ke KAS Negara.
Bahkan dalam banyak berita kita kerap kali membaca dan mendengar,bagaimana Pejabat -Pejabat dan Wakil Partai di DPR RI - DPRD bicara tentang bagaimana menarik investasi dan banyaknya capaian investasi dari dalam dan luar negeri.
Tapi yang tidak kalah aneh kita lihat, banyaknya investor yang masuk berinvestasi kok tetap tidak membuat Peningkatan pendapat Kas Negara/ Pemerintah Daerah, apa mungkin hasil investasi masuk ke saku pejabatnya masing-masing dan menjadi tabungan pensiun setelah jabatan mereka berakhir,atau seperti apa.
Dengan demikian,siapa sebenarnya yang seharusnya melindungi Rakyat dan berkewajiban membuat Pendapatan Negara/Pemda, Kehidupan, Tatanan Bangsa dan Negara Indonesia lebih baik dan siapa yang saat ini menjadi biang kerok merugikan Negara,Sehingga negara gagal Memakmurkan dan Mensejahterakan Rakyatnya.
Siapa yang berkewajiban melindungi Sumber Daya Alam Indonesia dan siapa berkewajiban memastikan hasil Pertambangan Sumberdaya Alam masuk KAS Negara demi Kepentingan Negara dan digunakan mewujudkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat, jika justru Pejabat Negara mempererat Kekuasaan dan Jabatan untuk melegalisasi perbuatan yang tidak adil,tidak transparan atas izin hingga hasil akhir pengelolaan Sumberdaya Alam.
Siapa yang nantinya siap bertanggung atas akibat konflik sosial,kerusakan lingkungan, memastikan Reklamasi dan gantirugi diterima masyarakat dan negara dengan layak.
Presiden China Xi Jinping Kepada Para Pejabatnya mendoktrinkan:
" ..jadi Pejabat gak usah berharap kaya Raya,pengen kaya Raya gak usah menjadi Pejabat,jalani dan nikmati tanpa ragu jadi Pejabat, jangan jadikan jabatan pejabat untuk memuaskan keserakahan yang tanpa batas,jalan pintas untuk meraih keuntungan pribadi tanpa batas, kalau begitu,cepat atau lambat pasti "kena karma", di negaranya Xi Jinping benar benar mampu melaksanakan apa yang diucapkan,disisi lain sebagai Negara Komunis,ia menegaskan Perbuatan buruk sebagai pejabat "cepat atau lambat pasti kena karma".
Sementara itu,Presiden RI Prabowo Subianto dalam banyak Pernyataan menyampaikan lebih frontal, menunjukkan seakan-akan dia tahu para pelaku koruptor yang sedang dan akan dia hadapi:
"..Akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana,kita sekarang semakin sadar betapa besar Kekayaan kita dan kita harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan-kekurangan,masih banyak tantangan,kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa..",pernyataan lain Presiden Prabowo Subianto menegaskan "..kita tidak rela,rakyat Indonesia dimiskinkan terus...",atas pernyataannya tersebut yang saat ini terlihat memberikan dukungan penuh 100% tanpa pamrih hanya rakyat Indonesia.
Namun yang pasti dalam filosofi spiritual Jawa,Demi Masa depan Bangsa dan Negara Seorang Raja/Presiden harus bisa"Nyabdo Pandito Ratu",artinya apa yang sudah disampaikan harus bisa dilaksanakan karena itu menyangkut Kewibawaan Raja/Presiden,apalagi jika itu tujuannya untuk tegaknya keadilan dan kebenaran,berarti berkaitan dengan Kewibawaan Negeri.
"Wallahu a'lam bishawab rumaysho"artinya bahwa"hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sebenarnya.
MEMAYU HAYUNING BAWONO AMBRASTO DUR HANGKORO
Penulis:Kasepuhan Luhur Kedaton,bukan Politikus,bukan Ilmuwan,Bupati Paranormal, bukan sejarawan dan bukan tokoh- Tim Redaksi.
Liputan:*Redaksi Media-C45T-Endy*
