RIAU/Pekanbaru -- BuruSergap86.com,Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya mengaku pusing tujuh keliling mendapatkan'warisan'utang Rp2,2 triliun. Ia menilai kerja pemprov lama tak Profesional mengunakan Anggaran APBN dan APBD 2025 dan berlanjut ke masa jabatan gubernur di tahun 2030.
Sehingga muncul Stigmatisasi di Sarankan oleh Kementerian Keuangan(Kemenkeu)Sri Mulyani memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi(Pemprov) Riau yang terlilit utang Rp2,2 triliun,agar nantinya dapat mencari Solusinya di kepemimpinan gubernur jabatan baru Abdul Wahid,informasi berita terupdate Viral yang di himpun Redaksi Media online ini,pada hari Jum'at(21/03/2025) pagi
Patut di ketahui,Pemprov Riau mengklaim utang atau tunda bayar itu sebagai buah dari salah urus pemerintahan lama oleh gubernur jabatan lama.kini berImbasnya,kerja 21 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang tergabung dalam organisasi pemerintah daerah (OPD) mesti disetop total dalam kegiatannya.
"Dalam mengatasi permasalahan tunda bayar tersebut,Pemprov (Riau) dapat mengambil beberapa opsi," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro kepada Rekan Media Online,Sempat menyampaikan Pada hari Selasa (18/3/25) kemarin.
Pertama(1),Kemenkeu Sri Mulyani Sempat memberikan evaluasi untuk menyarankan segera melakukan efisiensi belanja alias refocusing agar dapat membenahi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah APBD nya.secara Masing-masing di Pemerintahan yang berada di Provinsi Riau.
Keterangan resmi Deni menyebut langkah ini semacam automatic adjustment sebagaimana dilakukan belanja pemerintah pusat,tapi tetap mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah.
Kedua(2),anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menegaskan perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
"Ketiga(3),apabila memenuhi persyaratan, pemda dapat melakukan pinjaman daerah. Harus dilakukan secara prudent dengan melihat kemampuan membayar kembali,"ucap nya.
Terlepas dari tiga saran opsi tersebut,Deni menegaskan masalah perencanaan,penganggaran,serta pengelolaan APBN menjadi ranah masing-masing pemda bersama DPRD. Ini sejalan dengan ketentuan otonomi daerah.
Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya mengaku pusing tujuh keliling mendapatkan 'warisan'utang Rp2,2 triliun.Ia menilai kerja pemprov lama tidak mengacu pada alur yang seharusnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan harus ada evaluasi dari program pemprov di tahun-tahun sebelumnya. Abdul mengaku heran mengapa bisa ada tunda bayar yang begitu besar.
"Jadi, DPRD saya kasih tahu bahwa saya mengnolkan biaya (program OPD) semuanya, tetapi itu pun tidak menutup (utang Rp2,2 triliun),"tegas Abdul dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD Riau 2025-2029 dan RPKD 2026 di Riau, Pada hari Rabu,12 Maret 2025,Lalu.
"Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya,saya mau selesai di 2025.Saya tegas-tegas saja. Biar kebijakan saya tidak populer, tidak masalah,yang penting persoalan saya selesai terkait tunggakan utang pemprov Riau sebagai evaluasi di kementrian keuangan RI,Ranah Peninggalan utang dari Pimpinan terdahulu bukan di masa Jabatan Saya,"ujar Wahid.
Akibat tunggakan yang begitu besar,Abdul menegaskan 21 ribu pegawai OPD terpaksa nganggur pada tahun ini. Bahkan,ia berniat memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi para ASN di lingkungan Pemprov Riau.
Abdul mengaku tak pernah melihat tunggakan sebesar itu, baik selama menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD maupun DPR RI.Menurutnya,(TB)tunda bayar paling besar setidaknya hanya Rp200 miliar-Rp250 miliar,bukan Rp2,2 triliun.tentunya Saya Kaget(terkejut)Hal ini terjadi.
Ini katagori Ujian Saya,Stigmatisasi adalah tindakan memperlakukan seseorang atau sesuatu secara tidak adil dan mendiskreditkan.Stigmatisasi dapat dilakukan dengan memberikan tanda aib atau kehinaan,bagi gubernur Riau Abdul Wahid inilah bentuk Ujian Awal saya memimpin di Provinsi Riau karena amanah dari Masyarakat Riau,tentunya ada Solusi untuk mengatasi utang Pemprov Riau yang terlanjur Terlilit Utang Rp2,2 Tersebut.
Awalnya Wahid kaget bukan kepalang"Ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah di Provinsi Riau terdapat utang Rp2,2 triliun, Sungguh luar biasa besar nya,Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah buka semua lembar kertas kerja OPD, dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar,dinolkan pun,"Tegasnya.
"Saya mungkin akan ambil keputusan. Apakah karena tahun ini tidak ada kerja,artinya tak ada kerja sama sekali pegawai OPD kita ini 21 ribu,termasuk guru-guru semua.Itu tidak ada kerja tahun ini,"sambung sang gubernur."
Lalu saya masih Sedang Berjalan memimpin di Provinsi Riau Insyaallah akan segera mencari Solusinya,agar dapat berjalan nya roda perputaran di Pemerintahan nya sebagai Gubernur Riau Periode 2025-2030 dalam mengemban tugas amanah Rakyat serta masyarakat di provinsi Riau terhadap kinerja nya.
Liputan:*Tim Media --C45T*.
