Demo Aksi Warga Tabi",Bahlil Menteri Investasi Dugaan terlibat Campur tangan PSU Papua,"ada apakah Gerangan!!!

BuruSergap86.com --Jayapura,Papua,Aksi Demo Protes warga jaya pura di gelar dengan Suara lantang seorang perempuan Port Numbay bernama Makda menggema di halaman Kantor Distrik Jayapura Selatan.

Namun di balik orasi itu tersimpan sinyal bahaya yang lebih besar dugaan penyalahgunaan kewenangan seorang pejabat negara di tengah krisis kepercayaan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Gubernur Papua 2025.

Seruan mengema secara Tegas di sampaikan Makda dalam aksinya bersama sejumlah warga Tabi,tidak sekadar menolak keberadaan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di tanah Papua,

Tetapi juga menuding bahwa kehadiran sang menteri telah melewati batas konstitusional.Warga bersama makda menilai Bahlil telah merusak Reputasi Citra Suara Demokrasi Masyarakat Papua, Jayapura dalan PSU sebagai ini tentang etika dan moralitas warga negara Indonesia yang baik menyampaikan secara jelas.

Kordinator Aksi,Makda dan masyarakat Jayapura,Ia secara terbuka Agar meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menegur secara tegas dengan keterlibatan nya Bahlil akan berakibat adanya dugaan dampak campur tangan PSU dan"segera menarik kembali Menteri Bahlil ke Jakarta karena diduga kuat telah mengintervensi dinamika politik lokal."pada hari Jum'at,8 Agustus 2025.Aksi demo mengema tuntutan masyarakat.

> “Pejabat negara seharusnya membangun,bukan memecah belah masyarakat,Kalau sudah rusak di Raja Ampat,jangan bawa kekacauan itu ke tanah Tabi,” teriak Makda dalam orasinya, disambut sorak dukungan massa aksi.

Kuat dugaan Indikasi Pelanggaran Netralitas terjadi?Anggapan masyarakat Tabi dengan Kehadiran Bahlil Lahadalia di Papua di tengah masa krusial PSU Pilgub 2025 menyulut polemik baru."Berdasarkan pantauan Tim investigasi lapangan dan laporan dari berbagai unsur masyarakat sipil,masuk ke Tim,

berdasarkan Fakta Nyata serta Bukti dari kehadiran Bahlil tidak dalam rangka agenda resmi kenegaraan terkait investasi atau penanaman modal,Namun dugaan nya sebagaimana fungsi pokok institusi BKPM.Justru,ia tampak aktif melakukan pertemuan-pertemuan tertutup dengan sejumlah elite politik dan tokoh lokal yang condong mendukung salah satu paslon PSU, Sebut Makda dalam orasinya bersama warga masyarakat Tabi.

Penilaian,campur tangan Bahlil Ini menimbulkan pertanyaan krusial,"Apakah seorang menteri dapat secara legal melakukan aktivitas bermain politik partisan di daerah, apalagi saat proses elektoral sedang berlangsung?

Keterangan resmi di dapatkan Menurut pakar hukum tata negara,Dr.Eliezer Mambay, aktivitas politik seorang pejabat negara aktif,di luar tugas resmi kenegaraan,berpotensi melanggar prinsip etik sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008.

 U.U.No.39 Tahun 2008,berbunyi Tentang ",Kementerian Negara dan Kode Etik Penyelenggara Negara yang termaktub dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN."

> “Setiap tindakan pejabat negara yang secara nyata memihak atau mempengaruhi proses demokrasi lokal bisa dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan,” ujar Mambay saat dihubungi terpisah.

Dampak Sosial dan Potensi Instabilitas bagi Warga Masyarakat Jayapura,Papua yakni dengan dugaan intervensi politik oleh Bahlil juga dikhawatirkan memicu eskalasi ketegangan sosial. 

Dalam konteks Papua yang rentan terhadap konflik horizontal dan trauma politik,kehadiran tokoh nasional yang membawa agenda tersembunyi justru dianggap bahan bakar baru dalam polarisasi elite dan akar rumput muncul adanya kecurangan politik PSU,Saat ini muncul kekhawatiran masyarakat akan hal ini.

> “Papua bukan panggung uji coba politik nasional.Rakyat sudah cukup lelah dengan elitisme yang menyamar sebagai pembangunan,”ujar Yance Kobepa, aktivis masyarakat adat yang turut memantau jalannya PSU.

Presiden Didorong Bertindak Tegas terhadap dugaan aktivitas Bahlil tersebut,Makda dan warga lainnya meminta agar Presiden RI bertindak tidak hanya sebagai kepala pemerintahan,

Tetapi juga penjamin demokrasi yang adil di seluruh wilayah Indonesia.Mereka mendesak agar keterlibatan Bahlil segera diakhiri sebelum merusak legitimasi proses PSU yang sedang berjalan secara Demokratis jurdil.

> “Kalau beliau (Presiden) membiarkan ini terus,maka publik bisa kehilangan kepercayaan pada pimpinan tertinggi di Indonesia termasuk kabinet Prabowo Subianto akan di ragukan aktivitas nya di seluruh proses pemilu PSU di Papua,”tegas Makda.

Catatan Redaksi: Awasi Politisasi Kewenangan aktivitas kecurangan para oknum pejabat PUBLIK di pemilihan ulang suara(PSU) gubernur untuk wilayah Jayapura,Papua.

hasil Investigasi ini tidak ditujukan untuk menyudutkan pribadi,melainkan menyoroti pola berbahaya di mana Pejabat publik diseret ke dalam pusaran kontestasi lokal ada apakah Gerangan!!!

Termasuk kuat dugaan,Ketika pejabat pusat Bahlil yang telah menggunakan legitimasi kekuasaan untuk mempengaruhi hasil politik daerah,maka demokrasi sedang berada dalam ancaman laten serta terberengus atas Prilaku aktivitas jabatan nya 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Ombudsman Papua,dalam pernyataan sebelumnya,juga telah mengingatkan agar semua pejabat pusat dan daerah menjaga jarak dari konflik kepentingan politik lokal.Jika tidak,batas antara negara dan partai akan kabur,dan rakyat akan menjadi korban akibat kerakusan nafsu bejad para Oknum Pejabat kepentingan pribadi dan golongan nya. (Bersambung)

Liputan:*Tim Media Budi Morin*.