BREAKING NEWS,CIC:KPK-RI Awasi Pusaran Pasar Gelap Penanganan Perkara Hukum, Pastikan Tegak Lurus !!!

BuruSergap86.com -- Jakarta,CIC Menyatakan secara Tegas,Pusaran Pasar Gelap Penanganan Perkara Atau Hukum menjadi Sorotan Tajam PUBLIK,pasalnya dari Penilaian kinerja KPK-RI sudah banyak menjaring para pelaku tindak pidana korupsi KKN yang telah melanggar hukum sangat di Apresiasi Atas keberhasilan tugas dari penegakkan hukum secara optimal.

Sesuai harapan Rakyat Indonesia sebagai institusi Pengemban amanah yang Anti Rasuah,maka dari itu CIC Menyatakan tetap Support dalam memberikan Semangat terus mengawasi dan menindak tegas pelaku Koruptor di Indonesia,utama kan menjaga kepercayaan amanah Rakyat Indonesia dan juga PUBLIK,Senin(25/08/2025)

Pandangan penilaian publik terdapat Sejumlah tantangan yang dihadapi KPK-RI dalam penegakan hukum tentunya tidak mudah,namun Konflik oknum polisi-oknum jaksa bersaing "membekingi"mereka yang sanggup membayar bak ibarat Awan mendung penegakan hukum,tetap berlanjut. 

Menurut,keterangan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) menilai banyak juga oknum Kedua lembaga penegak hukum saling sikut membela mereka yang menjadi "ATM" atau bisa memberikan"Upeti"yang sangat fantastis.Hukum akan makin tebang pilih,tumpul ke atas,tajam ke bawah.

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS menegaskan,"KPK harus tegak lurus dalam proses penegakan hukum,jangan ada tembang pilih dalam suatu kasus korupsi,siapapun pelakunya,baik dari oknum penegak hukum,oknum Pejabat serta oknum anggota DPR,harus sama dimata hukum,Seperti kasus kasus korupsi yang kini sedang ditangani,seperti kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer yang di OTT pihak KPK,termasuk kasus dana CSR BI dan OJK yang kini sedang bergulir,bahkan dalam kasus korupsi dana CSR BI dan OJK sudah dua tersangka,

namun CIC meminta agar segera menuntaskan kasus korupsi ini,termasuk nama Abdul Wahid Yang kini menjabat sebagai Gubernur Riau,jika benar sudah terbukti kenapa tidak diproses secara hukum,Agar kasus korupsi CSR BI dan OJK ini terbuka secara transparan ke publik,jangan hukum itu tumpul keatas,tajam kebawah,"tegas R.Bambang.SS kepada wartawan Senin (25/8/2025)Pagi.

KLIK' Video 🎥 Viral nya, Pernyataan Ketum CIC Jakarta.!!!

CIC menyatakan Tetap mendukung penuh KPK untuk mengusut  tuntas kasus korupsi CSR BI dan OJK,dan kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara CIC siap menjadi garda terdepan KPK,khusunya pagi penegakan hukum Supaya Tuntas,baik dari sisi memberikan informasi para pelaku korupsinya transparan Ke Publik.

Menurut Ketua Umum CIC R.Bambang.SS,mengungkapkan,dan menyatakan selalu mendukung penuh KPK untuk mengusut sepak terjang mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto SH dalam dugaan kasus korupsi proyek jalan di Pemprov Sumut. Selama ini dia menjabat sebagai Kejati Sumut,tidak ada kasus korupsi yang menonjol bisa dia ungkap.Sehingga tidak heran jika publik Sumut mencurigai banyak kasus korupsi dibungkam oleh dia selama menjabat,”ujar Ketua Umum CIC.

CIC menilai,bisa jadi Idianto diduga telah menggunakan perangkat Assintel dan Asspidsus dalam meredam kasus-kasus korupsi di Sumut,Selama ini terkesan tertutup rapat kasus perkara tersebut.

R.Bambang.SS memaparkan,"KPK sangat piawai dalam hal melacak benang merah siapa saja yang terlibat dalam perkara tersebut.Untuk itu CIC meminta Pihak KPK agar mengungkap Aktor dari"Otak Intlektual"di Balik Kasus Pemerasan Eks Wamenaker Noel,KPK juga segera melakukan pemeriksaan terhadap mantan menteri tenaga kerja Agar di proses segera,"tutur Ketua Umum CIC.

Apalagi Modus pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang melibatkan Noel dan pegawai Kemnaker lainnya. Terdapat Biaya resmi sertifikat hanya Rp 275 ribu, tetapi perusahaan diminta membayar hingga Rp 6 juta,oleh para pelaku alias Perampok uang rakyat,dengan cara para pelaku pemerasan menggunakan cara memperlama,mempersulit, bahkan menolak menerbitkan sertifikat K3 jika perusahaan tak membayar lebih.

Ketua Umum CIC mengatakan," CIC meminta dengan tegas,agar Presiden Prabowo Subianto jangan memberikan amnesti kepada anggota kabinetnya yang terjerat kasus korupsi,termasuk mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel,termasuk siapa saja yang melakukan korupsi.

Sudah Seharusnya,yang sangat penting melihat kembali esensi penegakan hukum yang memberikan efek jera para pelakunya dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sepatut nya Penegakan hukum yang serius juga sekaligus menjadi cermin komitmen negara dalam pemberantasan korupsi tetap di jalan kan sesuai aturan hukum menjaga kepercayaan Rakyat Indonesia,"pungkas R.Bambang.SS.

Liputan:*Tim Redaksi Media-C45T -Endi*

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak

PT.KONTRAS NEWS COM *Pimpinan Perusahaan:Castello *Nomor Kontak Media: 0813-6593-5144 *S.K.Kemenkuham AHU-:036739.AH.01.30.Tahun 2022 *NPWP:90.829.762.5-212.000