Jakarta -- BuruSergap86.com,R. Haidar Alwi,pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menyampaikan kritik tajam dan investigasi mendalam terkait aktivitas tambang di Indonesia termasuk nikel yang kini mengancam kawasan konservasi Raja Ampat maupun gunung Tumpang Pitu Dalam narasinya, Haidar Alwi menekankan bahwa Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi bahkan ditambang nikel bukan sekadar persoalan bisnis,tetapi soal menyelamatkan keberlanjutan kehidupan,utama kan hak masyarakat pribumi yang berdomisili sekitar termasuk adat, dan kelestarian ekosistem laut yang tidak Rabu(11/06/2025).
“Apa yang terjadi di Pemkab Banyuwangi dengan gunung Tumpang Pitu selama ini terkait Golden Share PT BSI dan pihak Tiga perusahaan mengelola Tambang di Raja Ampat adalah bentuk kelalaian sistemik. Tentunya ini di tenggarai ada modus kepentingan oknum Nakal dan golongannya saja
Terdeteksi Tiga perusahaan yang sudah mengelola di kawasan gunung Tumpang Pitu yakni,PT BSI,PT MDK dan PT MSJ mulai terpantau Tim KPK -RI menunggu ketegasan berlanjut mengambil langkah Kongkrit sebelum nya akan di ambil alih Tim Tabur Kajagung RI.
Harapan masyarakat Pemkab Banyuwangi masih menanti nya dalam bentuk Penangkapan oknum elite politik bermain Penambangan PETI merusak kepercayaan masyarakat dan juga selama ini Merusak di Habitat Lingkungan Alam Banyuwangi.
Sementara itu Keterangan Haidar terkait Pelaku Perusahaan tambang PETI di Raja Ampat seperti PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dan lainnya, meski berstatus legal, telah menorehkan luka ekologis yang dalam,”ujar Haidar Alwi dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).“Ini bukan hanya kerusakan, ini adalah perampasan masa depan.”
Bukti Fakta Lapangan dan Investigasi Tim Lapangan,Haidar Alwi mengungkap di kedua Penambangan Emas (PETI) Banyuwangi dan juga Raja Ampat Papua Penambangan Nikel bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan tim Haidar Alwi Care serta data dari laporan WALHI dan Greenpeace Indonesia, ditemukan 3000 +/-Hektar di lahan pemkab Banyuwangi begitu juga di Papua bahwa lebih dari 500 hektar hutan hujan tropis di pulau-pulau kecil Raja Ampat telah terbuka akibat tambang nikel. Ia menyebut sedimentasi tinggi telah menutupi area terumbu karang,mengganggu ekosistem laut, dan menghancurkan mata pencaharian nelayan lokal.
“Sedimentasi itu mematikan kehidupan bawah laut. Terumbu karang bukan hanya indah, tapi juga rumah bagi jutaan spesies. Kehilangannya bukan sekadar statistik, tapi pukulan keras bagi rantai pangan dan ekosistem global,”tegasnya.
Kritik terhadap Pemerintah dan Izin Tambang,Haidar Alwi juga menyoroti lemahnya kontrol pemerintah pusat maupun daerah dalam pengawasan dan pemberian izin tambang. Ia menyebut bahwa ada delapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang aktif,termasuk milik perusahaan asing seperti PT Wanxiang Nickel Indonesia yang mengendalikan PT ASP.
“Raja Ampat bukan kawasan industri. Pulau-pulau kecil itu dilindungi konstitusi dan secara ekologis memiliki daya dukung terbatas. Tapi kenapa izin masih dikeluarkan? Ini bukan lagi kebijakan keliru, ini pelanggaran terhadap mandat konstitusional,”tegas Haidar.
Dan Terhadap Gunung Tumpang Pitu di wilayah Pemkab Banyuwangi selama ini terdapat kepentingan oknum politik Nakal bakal Terkuak misteri kebohongan oknum pejabat PUBLIK tersebut.
Ia juga meminta agar Mahkamah Konstitusi memperkuat putusan No. 35/PUU-X/2014 tentang perlindungan wilayah kelola masyarakat dan kawasan konservasi,agar menjadi yurisprudensi wajib dalam segala perizinan investasi ke depan.
Peran Aktif Masyarakat Banyuwangi mengutamakan kepentingan Masyarakat terhadap kawasan hutan lingkungan di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi dan masyarakat Papua Greenpeace di Raja Ampat.
Haidar Alwi menyampaikan apresiasi kepada aktivis Greenpeace Indonesia dan juga kesepuhan Luhur Kedaton yang berani menyuarakan serta membentangkan spanduk protes dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo pada 3 Juni 2025 lalu di Jakarta.
Ia menyebut aksi tersebut sebagai “titik balik moral” dalam menyadarkan masyarakat nasional akan skala kerusakan yang sedang terjadi di Alam Indonesia terjamah oleh tangan manusia tak bertanggungjawab terhadap kewajiban nya.
“Kalau bukan suara anak negeri dan aktivis yang menggugah kesadaran kita,lalu siapa lagi? Jangan tunggu sampai Pulau Piaynemo jadi gurun tandus sebelum kita bergerak,”ucapnya lantang.
Ini 5 Langkah Nyata Selamatkan Ekosistem Laut dan eksplorasi Hasil Alam ukah Penambang ilegal maupun yang di berikan Izin nya agar di koreksi ulang.
Sebagai solusi,Haidar Alwi mengusulkan lima langkah berani yang dianggap mampu membungkam dan menghentikan ekspansi tambang dan eksplorasi hasil kekayaan Alam yang telah merusak lingkungan habitat asli Alam Indonesia dengan cara 5 langkah pasti:
1. Moratorium Total atas izin tambang di seluruh kawasan Seluruh Indonesia termasuk observasi kawasan hutan lindung,di gunung tumpang Pitu Banyuwangi, kemudian di kawasan raja Ampat Papua Barat di pulau kecil, khususnya di wilayah konservasi seperti Raja Ampat.
2. Audit Lingkungan Independen penghasilan tambang selama ini terhadap semua perusahaan tambang aktif yang terlibat,melibatkan lembaga seperti Lsm Luhur kedaton Banyuwangi maupun media massa, termasuklah LIPI, Universitas Indonesia, dan tim investigasi masyarakat adat.
3. Restorasi Ekologis sebagai tanggung jawab mutlak Pemerintah Daerah khusus demi kepentingan masyarakat bukan pribadinya bersama golongan elite politik Nakal yang korporasi melalui mekanisme hukum perdata dan pidana segera di proses secara hukum tanpa pandang bulu.
4. Kompensasi Sosial kepada masyarakat adat dan nelayan terdampak dalam bentuk dana pemulihan, penguatan Pelestarian lingkungan hidup dan kelembagaan adat,dan beasiswa anak-anak lokal.
5. Penguatan Partisipasi Publik, Media masa ,Lsm lingkungan Alam dengan menghadirkan warga masyarakat adat sebagai bagian dari komite pengawasan lingkungan di tingkat lokal dan nasional.
“Kelima langkah ini bukan hanya realistis,tapi wajib dilakukan demi menyelamatkan apa yang tersisa dari keindahan dan kekayaan Raja Ampat,”tambah Haidar.
Komitmen Haidar Alwi Care Melalui Haidar Alwi Care, Haidar menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang seluruh izin tambang PETI,NIKEL dan Lainnya yang berpotensi merusak kawasan Lingkungan konservasi Alam Indonesia.
“Kami percaya,pemerintahan Prabowo Subianto memiliki semangat untuk menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian lingkungan.Kami siap memberikan masukan konkret, baik dalam bentuk kajian teknis maupun pendekatan sosial, agar kebijakan ke depan benar-benar berpihak kepada rakyat dan alam,”ujar Haidar Alwi.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat jangan hanya mendengar atau hanya menerima informasi tidak Valid tanpa kroscek kelapangan,jangan hanya berdiam diri mengabaikan tugas kepentingan masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam menciptakan model pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan ekosistem Pelestarian lingkungan habitat aslinya Alam Indonesia termasuk di kabupaten Banyuwangi dan juga unik seperti Raja Ampat Papua Barat.
",Presiden RI Prabowo Subianto BerJanji Nasionalisme yang Mencerahkan berbuat demi membantu masyarakat nya bukan demi kepentingan pribadi semata semata menyusah kan RAKYAT."
Haidar Alwi menegaskan bahwa nasionalisme sejati bukanlah membela tambang atas nama investasi, tetapi menjaga tanah air dari kerusakan ekosistem menyelamatkan rakyat dan bangsa Indonesia.
“Negara ini tidak dibangun di atas tumpukan nikel,tetapi di atas kesadaran,darah,dan air mata para pejuang yang ingin negeri ini lestari, makmur, dan manusiawi,” pungkas Haidar Alwi.
Liputan:*Tim Redaksi Media-C45T*
